Ekonomi Internasional

Lingkungan

Isu pemanasan global telah mencuat kepermukaan dengan adanya data-data ilmiah yang menunjukan efek pemanasan ini akan menyebabkan ketidak seimbangan terhadap ekosistem diseluruh permukaan dunia. hal itu disebabkan adanya peningkatan dan konsumsi ‘fossil fuel’ sebagai bagian perkembangan teknologi industri yang menciptakan pencapaian kepuasaan dengan efisiensi tetapi tanpa meninjau lebih terhadap efek yang diberikan terhadap lingkungan.

Sebagai negara yang mempunyai potensi alam yang luas, terbentang dari barat hingga timur gugusan kepulauan Indonesia. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu bentangan kekuatan alam yang dapat menjaga stabilitas ekosistem di bumi. Tuntutan dunia internasional yang menginginkan agar isu pemanasan global ini dijadikan salah satu agenda utama dalam “pergaulan” internasional. Indonesia dengan kemudiannya menggunakan isu ini untuk menunjukan keikutsertaan dan kepeduliannya dalam lingkungan global yang dalam bentuk nyata telah dilakukan dengan pendekatan kepada seluruh negara untuk ikut serta dalam menangani dan mencapai solusi dalam isu global ini.

UNFCCC yang diadakan di Bali memberikan pandangan dunia bahwasanya Indonesia sebagai negara yang memiliki bentangan alam dan hutan tropis yang besar di mana menunjukan dunia internasional tidak dapat mengelak bahwa Indonesia mempunyai salah satu faktor pemecah masalah pemanasan global. Perihal ini dapat menempatkan Indonesia sebagai sebagai salah satu ‘keeper’ terhadap kekuatan alam yang dapat mengimbangi isu pemanasan global. Dengan itu pemerintah Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi pembuka jalan untuk menentukan kemana seharusnya perkembangan masyarakat dunia diarahkan.

Indonesia ikut andil dan berperan serta dalam hal kontribusinya akan menjaga agar dunia ini tetap dalam kondisi sehat, dan hal ini diwujudkan dalam beberapa tindakan konkritnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Di luar tataran kerja sama bilateral, kerja sama di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim merupakan salah satu fokus kerja sama Indonesia. Melalui UU Nomor 6/1994 Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan melalui UU Nomor 17/2004 telah meratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pertemuan ke-13 Konferensi Negara Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Pertemuan ke-3 Negara Pihak (Meeting ofParties/MOP) Kyoto Protocol telah diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-15 Desember 2007. Sejumlah keputusan penting pertemuan COP/MOP antara lain adalah keputusan mengenai Bali Roadmap yang mencakup bidang mitigasi, adaptasi, pengembangan dan transfer teknologi, keuangan dan investasi dan “way forward”. Elemen penting Bali Roadmap adalah “Bali Action Plan” yang merupakan kesepakatan negara pihak Konvensi untuk memulai suatu proses negosiasi di bawah “Convention track” yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2009. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dalam kerja sama di bidang lingkungan hidup, Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau toxic waste.

Dalam masalah lingkungan hidup, guna menindaklanjuti hasil COP-13/CMP-3 Indonesia berkomitmen untuk tetap terlibat aktif tidak hanya hingga Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP berakhir, namun sampai dengan tahun 2009 ketika rezim perubahan iklim yang baru diharapkan dapat disepakati. Indonesia menekankan pentingnya menjaga momentum pascaBali dan memuat hasil akhir di Kopenhagen, Denmark, agar tersusun secara kronologis. Pada tingkat nasional, sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia akan mendirikan Indonesian Center for Climate Change yang akan berfungsi sebagai focal point dalam menindaklanjuti segala hal terkait dengan isu Climate Change. Dalam kaitan ini, Indonesia mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kerja sama teknis di area mitigasi, adaptasi, Reducing Emisson from Deforestation inDeveloping Countries (REDD) dan transfer teknologi. Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan di tingkat

Kepala Pemerintahan, khususnya di tingkat Kepala Pemerintahan Troika (Indonesia, Polandia dan Denmark) serta beberapa Kepala Negara terkait untuk mengadakan pertemuan informal, sebagai political commitment dari apa yang telah disepakati di Bali. Rencana Indonesia tersebut telah disambut dengan baik oleh Sekjen PBB